(Suasana pertemuan soal penggusuran lahan warga Tabang yang belum terpenuhi hak hak warga pemilik lahan kebun)

TENGGARONG, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumat (3/7/2020) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan persoalan pendorongan lahan kebun milik masyarakat di Desa Tukung Ritan dan Ritan Baru Kecamatan Tabang.

Pertemuan dilangsungkan diruang Banmus DPRD, dipimpin Wakil Ketua DPRD Alif Turiadi, Didampingi Wakil Ketua Didik Agung Eko Wahono, Siswo Cahyono, dan sejumlah anggota Komisi II dan III DPRD Kukar.

Hadir dalam pertemuan itu Asisten I Setkab Kukar Ahmad Taufik, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kukar, Dinas Pekerjaan Umum, Camat Tabang, Polsek Tabang, para kepala desa, tokoh masyarakat dan adat Tabang, perwakilan manajemen PT Enggang Alam Sawit, PT Fajar Sakti Prima dan Indonesia Pratama.

Alif Turiadi mengatakan, pertemuan dilaksanakan ini sebagai tindaklanjut untuk mencari solusi terbaik atas persoalan pendorongan lahan milik warga Tabang yang hingga kini belum ada kejelasan hak hak warga yang didapatkan.

“Pertemuan ini kita gelar untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Sementara Anggota Komisi II Syarifudin menyebut bahwa penggusuran lahan milik warga di Tabang oleh perusahaan yang berbekal HGU, belum memberikan ganti untung kepada warga pemilih lahan kebun. Ada hak hak warga yang memiliki tanam tumbuh belum diberikan oleh perusahaan. “Kita minta supaya masalah ini diselesaikan kekeluargaan. Hak hak masyarakat segera dipenuhi oleh perusahaan,” ujarnya.

Syarif juga mendorong agar segera dibentuk tim invetaris, untuk memastikan terkait persoalan ini. “Sehingga hak hak masyarakat segera dipenuhi perusahaan,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diwakili Asisten I Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat, dalam pertemuan juga mengatakan bahwa pemerintah sebelumnya sudah melakukan rapat internal membahas mengenai persoalan yang dihadapi warga Tabang. Pemerintah meminta agar masalah ini segera diselesaikan dengan kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat dengan kearifian lokal yang ada.

“Pemerintah mempunyai komitmen, bahwa penyelesaian masalah ini perlu proses waktu, kedua belah pihak antara perusahaan dan masyarakat sama sama tidak dirugikan tapi diuntungkan, miskomunikasi yang selama ini terjadi harus dibangun lagi, sehingga akan menemukan titik temu, sehingga masalah ini segera terselesaikan,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut pimpinan rapat sempat melakukan skor dua kali, namun pada akhir pertemuan semua pihak sepakat untuk membentuk tim negoisasi, yang diambil dari unsur pemerintah, perusahaan, perwakilan warga dan tokoh masyarakat Tabang.

Alif Turiadi menyakini dengan dibentuknya tim negoisasi ini, diharapkan akan bisa mempercepat proses penyelesaian persoalan tersebut, sehingga hak hak warga segera terpenuhi.

“Tim akan bekerja selama sepekan, jika dalam waktu sepekan tak terselesaikan tak menutup kemungkinan kami akan membentuk Pansus,” ujarnya.(awi/adv)